Indonesia Property Watch menilai rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi dengan menaikkan batasan gaji penerima KPR subsidi dari sebelumnya maksimal Rp4 juta menjadi Rp8 juta menunjukkan ketidakpahaman pemerintah dalam memahami fundamental perumahan yang terjadi di Indonesia. Kenaikan batasan gaji tersebut didasari tujuan untuk mempermudah ASN hingga golongan III memiliki rumah bersubsidi.

KPR FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) yang sering dikenal sebagai KPR subsidi sebenarnya bukanlah bentuk subsidi yang hilang sebagai sunk cost, karena sistem pembiayaan FLPP membuat biaya subsidi tidak hilang dan menjadi dana bergulir yang pada akhirnya dapat membiayai sendiri. Skema FLPP ini digunakan untuk membantu golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan maksimal penghasilan Rp4 juta/bulan.

Dengan kenaikan batasan penghasilan menjadi Rp8 juta sebenarnya mempunyai dampak positif sehingga penerima bantuan dengan skema FLPP ini menjadi bertambah besar. Hal ini didasari atas kondisi banyaknya ASN yang justru tidak bisa memiliki rumah karena penghasilannya di atas Rp 4 juta. Karenanya definisi MBR menjadi tidak relevan lagi karena dengan batasan penghasilan sampai Rp 8 juta tentunya tidak termasuk sebagai golongan MBR lagi.

Batasan kenaikan ini diikuti dengan rencana batasan maksimal kredit rumah sampai Rp 300juta. Artinya pasokan rumah yang dapat terserap sampai dengan harga Rp 300jutaan. Di satu sisi tentunya ini akan menggairahkan pasar perumahan yang tengah lesu dengan bertambahnya permintaan. Namun perlu disadari bahwa hal ini kan menimbulkan pergeseran pasokan rumah ke segmen rumah yang lebih tinggi lagi. Perlu disadari saat ini pemerintah masih mengandalkan pihak swasta dalam penyediaan rumah MBR. Dengan naiknya permintaan di segmen rumah Rp 300jutaan, maka pengembang pastinya lebih memilih untuk membangun rumah seharga ini dibandingkan dengan membangun rumah FLPP di bawah Rp 150jutaan. Kalalupun tidak sampai harga Rp 300jutaan namun yang pasti pasar mulai beralih untuk memasok rumah seharga di atas Rp 150jutaan. Yang menjadi pertanyaan bagaimana nasib masyarakat yang tetap mempunyai penghasilan di bawah Rp 4 juta yang saat ini belum mempunyai rumah.

Pengembang akan melihat peluang di segmen di atas Rp 150jutaan lebih menguntungkan dibandingkan dibawah Rp 150jutaan. Dari sisi perbankan pun pastinya lebih senang untuk menampung KPR dari segmen ini karena relatif lebih terjamin dibandingkan segmen di bawahnya.

“Pengembang secara bisnis pastinya akan lebih memilih membangun rumah dengan segmen yang lebih tinggi. Karena ribetnya sama, tapi untungnya lebih besar, dan itu sah-sah saja sebagai pengusaha. Jadi jangan salahkan pengembang nantinya tidak membangun rumah murah lagi,” jelas Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch.

“Seharusnya pemerintah tetap memberikan perbedaan insentif yang lebih kepada MBR untuk penghasilan sampai Rp4 juta dibandingkan dengan penghasilan antara Rp 4 – 8 juta, karena karakter pasarnya memang berbeda. Meskipun kenaikan batasan gaji ini akan memperluas pasar, namun di sisi lain justru akan membuat pasokan rumah murah semakin terbatas,” lanjut Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch.

Ali menambahkan bahwa sebenarnya kenaikan batasan ini bisa diberlakukan di kota-kota besar karena dengan batasan gaji sampai Rp 8 juta adalah mereka yang tergolong MBR di perkotaan sehingga tidak bisa disamaratakan di kota-kota lainnya.

Indonesia Property Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here