M

Pembiayaan perumahan menjadi salah satu aspek
dalam penyediaan perumahan. Namun demikian besarnya pagu anggaran untuk
perumahan dalam APBN relatif masih kecil di bawah 2 persen dibandingkan dengan
sektor lainnya.

Melihat kebutuhan pasar perumahan yang
diperkirakan mencapai 700.000 pertahun, maka pastinya kebutuhan pembiayaan
menjadi sangat besar. Dari besarnya kebutuhan tersebut, para pengembang dan
pemerintah saat ini hanya mampu memasok 300 ribuan unit rumah per tahun
sehingga masih dibutuhkan 400 ribu unit lagi. Kekurangan pasokan tersebut
selain dikarenakan daya beli juga masih minimnya anggaran yang masuk ke sektor
perumahan. Berbagai alternatif pembiayaan termasuk dengan secondary mortgage yang disalurkan melalui PT SMF belum menunjukkan
perkembangan yang signifikan. Skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pun saat
ini masih pro kontra sehingga masih ditunda pelaksanaannya. Alternatif
pembiayaan perumahaan saat ini membutuhkan dana-dana jangka panjang untuk dapat
menjamin sustainabilitas pembiayaan perumahan, salah satunya melalui BPJS
Ketenagakerjaan yang juga memberikan fasilitas pembiayaan rumah dan uang muka
kredit pemilikan rumah (KPR) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program ini
merupakan salah satu manfaat layanan tambahan (MLT) untuk meningkatkan
kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas ini diperuntukkan bagi
seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik mereka yang masuk dalam kategori
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ataupun kategori non-MBR.

MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) kepada pesertanya mencakup 4
jenis, yaitu KPR, pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi
perumahan (PRP) dan kredit konstruksi bagi developer. Persyaratan pemberian KPR
dan PUMP bagi MBR diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah,
dengan maksimal pembiayaan KPR dan PUMP sampai dengan 99 persen dari harga
rumah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Sementara bagi pekerja pada kategori non-MBR, pemberian KPR maksimal sebesar 95
persen dengan harga rumah maksimal sebesar Rp 500 juta. PUMP tidak
diperkenankan bagi pekerja pada kategori ini sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia (PBI) Nomor 17/10/PBI/2015.

Untuk jenis PRP yang diperuntukkan untuk merenovasi rumah pekerja, besaran dana
pinjaman maksimal yang dapat diberikan adalah sebesar Rp 50 juta. Dan terakhir
untuk pembiayaan kredit konstruksi khusus diperuntukkan bagi developer
perumahan yang membangun rumah tapak ataupun rumah susun bagi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2015 Tentang Pengelonaan Aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Pasal 37A menyatakan bahwa pengembangan dana Jaminal Sosial
Hari Tua (JHT) pada instrumen investasi dapat digunakan untuk mendukung program
penyediaan perumahan bagi peserta paling banyak 30 persen. Per 31 Desember 2017
diperkirakan dana JHT tersebut mencapai Rp 254 triliun sehingga dana yang dapat
digunakan untuk perumahan sebesar Rp 76 triliun. Dana yang cukup besar bisa
digunakan untuk membiayai pasar perumahan nasional.

Sejak awal tahun, BPJS-TK sudah menyediakan
fasilitas uang muka atau down
payment
 (DP) 1% untuk kredit kepemilikan rumah (KPR). Namun
realisasi DP 1% di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih belum maksimal karena
belum banyak diketahui pekerja. Padahal, alokasi dana bantuan KPR itu
dialokasikan Rp 5 triliun di tahun ini. Kurangnya sosialisasi juga
ditengarai menjadi sebab penyerapan program yang rendah.

Selain itu beberapa hambatan terkait kerja sama
dengan pihak perbankan dalam hal imbal jasa masih menjadi pekerjaan rumah semua
pihak. Besarnya imbal jasa yang diharapkan BPJS-TK sesuai aturan yang ada
adalah suku bunga Bank Indonesia ditambah 3 persen dan itu relatif cukup besar.
Harusnya para pihak dapat duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini
sehingga untuk penyediaan perumahan rakyat tidak selalu harus berpikir secara
komersial melainkan memenuhi misi sosial. Dengan potensi dana sebesar Rp 76
triliun tentunya bukan jumlah yang sedikit bila disalurkan ke sektor perumahan
melalui instrumen yang ada baik untuk rumah komersial ataupun yang dengan
menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga lebih
banyak lagi masyarakat khususnya MBR yang mempunyai rumah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here